PMK 169/2015: Batasi Utang Perusahaan untuk Hitung Pajak Penghasilan!

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal bagi Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham. Besarnya perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1).

Utang yang dimaksud adalah saldo rata-rata utang pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan:

  1. Rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan; atau
  2. Rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan.
    Saldo utang meliputi saldo utang jangka panjang maupun saldo utang jangka pendek termasuk saldo utang dagang yang dibebani bunga.

Modal yang dimaksud adalah saldo rata-rata modal pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan:

  1. Rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan; atau
  2. Rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan.
    Saldo modal meliputi ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku dan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Dikecualikan dari ketentuan perbandingan antara utang dan modal adalah:

  • Wajib Pajak bank;
  • Wajib Pajak lembaga pembiayaan;
  • Wajib Pajak asuransi dan reasuransi;
  • Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal; dan
  • Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri; dan
  • Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur
PMK Nomor 169/PMK.010/2015
Lampiran PMK Nomor 169/PMK.010/2015

Penulis : Shofia Nur Kholifah

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Buka chat
Hubungi Kami
Sharing Pajak MNCo
Selamat Datang di Sharing Pajak MNCo.
Ada yang bisa kami bantu?