PP 50/2022: Pendaftaran WP, SPT, Pembayaran Pajak, Apa Saja yang Berubah?

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Dengan beberapa pertimbangan, dalam rangka melaksanakan ketentuan dari Pasal 44E ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sebagaimana telah mengalami perubahan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan perlu penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan pada bidang perpajakan yang telah dibahas pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah berupaya meningkatkan perekonomian agar dapat tumbuh dan berkelanjutan terhadap pemulihan perekonomian di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini mengatur materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta memuat ketentuan yang diubah dan atau ditambah seperti bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum, dan kerja sama untuk kepentingan negara, serta program pengungkapan sukarela. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 ini lebih memberikan kepercayaan serta tanggung jawab yang lebih besar terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan pemerintah, seperti aparat perpajakan yang memberikan pelayanan, penyuluhan, pembinaan, serta pengawasan, dan juga penegakan hukum perpajakan yang sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum.

PP ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang meliputi: 1) NPWP, surat pemberitahuan, pengungkapan ketidakbenaran, dan tata cara pembayaran pajak; 2) pembukuan dan pemeriksaan; 3) penetapan dan ketetapan; 4) keberatan, pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan gugatan; 5) imbalan bunga; 6) penagihan; 7) kuasa wajib pajak dan rahasia jabatan; 8) penerapan prosedur dan persetujuan bersama; 9) pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan; 10) pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik; 11) integrasi basis data kependudukan dengan basis data perpajakan; dan 12) pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak karbon.

Penulis : Yosi Trisnawati

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Buka chat
Hubungi Kami
Sharing Pajak MNCo
Selamat Datang di Sharing Pajak MNCo.
Ada yang bisa kami bantu?