Pembetulan SPT: Syarat, Sanksi dan Batas Waktunya

Pembetulan SPT pajak adalah proses membetulkan kekeliruan data atau informasi pada penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak. Dalam UU HPP, jika pembetulan SPT Tahunan menyebabkan utang pajak jadi lebih besar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai tarif bunga per bulan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12, berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

Pembetulan SPT

Syarat Pembetulan SPT

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), syarat pembetulan SPT Tahunan yaitu:

  1. Pembetulan SPT Tahunan dilakukan berdasarkan kemauan Wajib Pajak sendiri;
  2. DJP (Direktorat Jenderal Pajak) belum melakukan tindak pemeriksaan yang dimulai dengan penyampaian surat pemeriksaan

Risiko jika pembetulan SPT Tahunan menyebabkan kurang bayar atau utang pajak

Apabila pembetulan SPT Tahunan menyebabkan kurang bayar atau utang pajak menjadi lebih besar, maka Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrasi. Artinya, jika kekurangan pembayaran pajak ditemukan oleh DJP, melalui pemeriksaan dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Wajib Pajak harus membayar sanksi bunga sebesar suku bunga acuan Bank Indonesia ditambah dengan uplift factor paling tinggi 15 persen.

Uplift Factor adalah presentase tingkat pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak, ditentukan berbeda-beda berdasarkan derajat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja s.t.d.t.d Peraturan Presiden Pengganti UU (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022.

Sanksi Administrasi Kesalahan dalam Pelaporan/Penyetoran Pajak

Terhadap kekeliruan yang dilakukan oleh wajib pajak dapat menyebabkan kurang bayar pajak terutang. Jika demikian, wajib pajak wajib membayar pajak kurang bayar terlebih dahulu sebelum melakukan pembetulan SPT. Berikut ini adalah sanksi administrasi jika wajib pajak melakukan kesalahan dalam pelaporan/penyetoran pajak:

  1. Sanksi Pasal 7 ayat (1) 

    SPT yang diisi tidak secara benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) UU KUP, maka atas SPT tersebut dianggap tidak disampaikan sesuai dengan bunyi pasal 3 ayat (7) UU KUP. Maka kepada wajib pajak akan dikenakan sanksi karena tidak menyampaikan SPT yakni sanksi denda sebesar Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN, Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya, Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Badan, dan Rp 100.000 untuk SPT Tahunan PPh OP.

  2. Sanksi Pasal 38 dan 39

    Apabila wajib pajak menyampaikan SPT, tetapi dalam pengisian SPT tersebut masih terdapat kesalahan, atau SPT secara tidak sengaja diisi secara tidak benar, lengkap dan jelas. Maka kepadanya akan dikenakan sanksi pasal 38 UU KUP. Kepada wajib pajak tersebut diharuskan untuk membayar denda 1 kali jumlah pajak terutang (paling sedikit) dan 2 kali jumlah pajak terutang (paling banyak) atau pidana kurungan 3 bulan (paling sedikit) dan 1 tahun (paling lama). Apabila kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja, dalam rangka penghindaran pajak, maka sanksi pasal 39 yang akan dikenakan terhadap wajib pajak yang bersangkutan. Yakni pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan maksimal 4 kali jumlah pajak terutang.

  3. Sanksi pasal 13 ayat (2) dan ayat (2a)
    Apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh DJP, dan ditemukan data bahwa pajak yang terutang kurang dari pajak yang dibayar, maka DJP akan menerbitkan SKPKB. Maka, kepada wajib pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membayar jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pengenaan sanksi tersebut dihitung dari berakhirnya masa/bagian tahun/tahun pajak atau sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal diterbitkannya SKPKB. 

Dalam pasal 13 ayat (2) dan ayat (2a) telah dijelaskan bahwa jika setelah dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak lalu DJP menemukan adanya kesalahan dalam pengisian SPT dan menerbitkan SKPKB, maka wajib pajak tersebut akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga per bulan, yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. 

Waktu yang tepat untuk melakukan pembetulan SPT

  1. Setelah wajib pajak menyadari adanya kesalahan dalam pengisian SPT, sudah menjadi kewajiban untuk melakukan pembetulan. Tidak perlu menunggu DJP melakukan pemeriksaan.
  2. Selama DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan, wajib pajak dapat melakukan pembetulan.
  3. Setelah DJP melakukan pemeriksaan tetapi belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Buka chat
Hubungi Kami
Sharing Pajak MNCo
Selamat Datang di Sharing Pajak MNCo.
Ada yang bisa kami bantu?