PMK NOMOR 168 TAHUN 2023 – Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pegawai Tetap dan Outsourcing

Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mengatur pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas pegawai, baik pegawai tetap maupun tidak tetap. Berdasarkan PMK 168/2023, pengenaan PPh bergantung pada jenis pegawai dan pola kerjanya.

Pengertian pegawai tetap dalam konteks perpajakan berbeda dengan pengertian dalam UU Ketenagakerjaan. Mengacu pada UU PPh dan PMK 168/2023, pegawai tetap adalah:

  • Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas.
  • Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu, sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.

Sementara dalam UU Ketenagakerjaan, pegawai atau karyawan terbagi menjadi dua status:

  • Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT): Merupakan perjanjian kerja yang mengikat karyawan tetap. Pada PKWTT, perjanjian dibuat antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
  • Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT): Merupakan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, paling lama 3 tahun, dengan kemungkinan diperpanjang dengan perjanjian baru.

Untuk menentukan apakah pegawai outsourcing dikategorikan sebagai pegawai tetap secara perpajakan, perlu dipertimbangkan tiga kriteria:

  1. Penerimaan penghasilan secara tetap: Apakah pegawai tersebut memperoleh penghasilan secara teratur, tidak dipengaruhi oleh jumlah hari bekerja atau penyelesaian pekerjaan?
  2. Jam kerja penuh: Apakah yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut?
  3. Adanya kontrak/kesepakatan/perjanjian: Apakah yang bersangkutan bekerja berdasarkan kontrak/kesepakatan/perjanjiantertulis/perjanjian tidak tertulis/mendudukijabatan tertentu?

Jika pegawai outsourcing memenuhi ketiga kriteria di atas, maka DJP menyatakan bahwa pegawai tersebut dapat dikategorikan sebagai pegawai tetap secara perpajakan.

Bagi pegawai tetap, PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, antara lain:

  • Gaji
  • Tunjangan
  • Uang lembur
  • Bonus
  • THR
  • Jasa produksi
  • Tantiem
  • Gratifikasi
  • Premi
  • Iuran jaminan sosial
  • Premi asuransi

Penulis : Siti Alfatya Rizqi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Buka chat
Hubungi Kami
Sharing Pajak MNCo
Selamat Datang di Sharing Pajak MNCo.
Ada yang bisa kami bantu?