Laporan Per Negara: Memahami apa itu Laporan per Negara atau CbCR (Country by Country Report)

Country by Country Report

CbCR adalah singkatan dari Country by Country Report, yang artinya Laporan Per Negara. Sesuai dengan penjelasan dari DJP, CbCR atau Laporan Per Negara adalah salah satu dokumen transfer pricing yang berisi mengenai alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha yang disajikan dalam tabulasi khusus sesuai dengan standar internasional dan akan dipertukarkan dengan otoritas pajak negara lain sesuai dengan perjanjian internasional. Penyelenggaraan atau penyampaian dokumen Laporan Per Negara ini terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016. Berdasarkan PMK tersebut, wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan dan/atau menyampaikan 3 jenis dokumen transfer pricing (three-tiered transfer pricing documentation), yaitu dokumen induk (master file), dokumen lokal (local file), dan Laporan per Negara  (CbCR).

Dalam pelaksanaannya, Laporan Per Negara yang disampaikan oleh wajib pajak yang merupakan Entitas Induk ke DJP akan dipertukarkan melalui pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi yang memiliki Qualifying Competent Authority Agreement (QCAA) dengan induknya. Melalui AEoI tersebut, secara respirokal Indonesia juga akan menerima pertukaran Laporan Per Negara terkait dengan wajib pajak Indonesia yang entitas induknya berdomisili di luar negeri dari negara/yurisdiksi tempat Entitas Induk tersebut berada.

Subjek CbCR

Subjek (Wajib Pajak) yang harus menyampaikan CbCR:

  • Wajib pajak dalam negeri yang merupakan UPE dari suatu Grup Usaha dengan peredaran bruto konsolidasi lebih dari atau sama dengan Rp11 triliun. Penyampaian CbC Report melalui mekanisme ini disebut sebagai primary filing. Kewajiban ini juga berlaku bagi UPE yang seluruh anggota grup usahanya merupakan wajib pajak dalam negeri.
  • Wajib pajak dalam negeri yang merupakan anggota Grup Usaha yang UPE-nya merupakan subjek pajak luar negeri dengan peredaran bruto konsolidasi lebih dari atau sama dengan €750 juta (750 juta euro). Penyampaian CbC report melalui mekanisme ini disebut sebagai local filing. Mekanisme penyampaiannya ini diwajibkan hanya jika Indonesia tidak mendapatkan CbC Report UPE di luar negeri melalui mekanisme AEoI. Karena itu, mekanisme local filing hanya diwajibkan pada anggota Grup Usaha di Indonesia jika UPE-nya berdomisili di negara/yurisdiksi yang tidak mewajibkan CbC Report, memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan namun tidak memiliki QCAA, atau memiliki QCAA namun terjadi systematic failure sehingga CbC Report tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari negara atau yurisdiksi tersebut melalui AEoI.

Pelaporan CbC Report

Jika Wajib Pajak Badan memiliki transaksi afiliasi atau merupakan anggota Grup Usaha, WP Badan tersebut harus menyampaikan Notifikasi kepada DJP. Notifikasi merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak ke DJP yang menyatakan bahwa wajib pajak memiliki kewajiban atau tidak untuk menyampaikan CbC Report. Notifikasi disampaikan secara online melalui laman DJP atau manual jika laman online tidak dapat diakses. Bukti penyampaian Notifikasi dan/atau bukti penyampaian CbC Report dilampirkan dalam SPT Tahunan.

Jika Wajib Pajak Badan yang tidak memiliki transaksi afiliasi tetapi merupakan anggota Grup Usaha, tetap harus menyampaikan Notifikasi. Wajib Pajak Badan adalah subjek pajak badan dan BUT seperti yang tertera dalam Undang-Undang PPh. Jika WP memenuhi kriteria yang diwajibkan untuk menyelenggarakan dan/atau menyampaikan CbCR, harus menyampaikannya sesuai dengan ketentuan berikut:

  1. CbC Report disampaikan bersamaan dengan Notifikasi.
  2. CbC Report disampaikan melalui laman DJP Online atau secara manual jika laman tersebut tidak dapat diakses.
  3. CbC Report disampaikan dalam bentuk softcopy dalam format file XML. 

Jika terdapat lebih dari satu wajib pajak dalam negeri yang wajib menyampaikan CbC Report melalui mekanisme local filing, kewajiban penyampaian tersebut dapat disampaikan oleh salah satu konstituen yang merupakan wajib pajak dalam negeri, dengan syarat Perusahaan Induk di luar negeri menunjuk salah satu konstituen tersebut untuk menyampaikan CbC Report ke DJP. Namun, setiap konstituen di Indonesia tetap harus menyampaikan Notifikasi.

Mekanisme local filing tidak diwajibkan apabila UPE di luar negeri menunjuk Pengganti Entitas Induk (Surrogate Parent Entity) yang berdomisili di negara atau yurisdiksi yang memiliki QCAA dengan Indonesia dan CbC Report dapat diperoleh melalui AEoI. Jika demikian, setiap anak usaha di Indonesia tetap harus menyampaikan Notifikasi.

Sanksi tidak menyampaikan Notifikasi dan CbCR

Sanksi WP tidak menyampaikan Notifikasi maupun CbCR:

Keterangan

Sanksi

Tidak menyampaikan dan tidak melampirkan bukti penyampaian notifikasi

Dikenakan sanksi denda SPT Tahunan PPh Badan tidak disampaikan sebesar Rp1 juta, karena dinilai tidak lengkap sehingga dianggap tidak disampaikan. Jika telah ditegur secara tertulis, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan. Jika hasil pemeriksaan menghasilkan koreksi transfer pricing, akan diterbikan SKPKB Pasal 13 ayat (1) huruf b UU KUP dengan sanksi berupa kenaikan sebesar 50%.

Tidak melaporkan dan tidak melampirkan bukti pelaporan CbCR

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Buka chat
Hubungi Kami
Sharing Pajak MNCo
Selamat Datang di Sharing Pajak MNCo.
Ada yang bisa kami bantu?