Apa itu Transfer Pricing Document

Transfer Pricing Document

Transfer Pricing Documentation atau biasa disebut TP Doc adalah dokumen yang dibuat oleh Wajib Pajak yang berisikan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi afiliasi baik barang, jasa, atau harta tak berwujud yang dilakukan perusahaan termasuk analisis penetapan harga, metode serta nominal transaksi. Tujuan dokumen ini dibuat adalah untuk menunjukan bahwa penetapan harga yang dilakukan perusahaan bersifat wajar serta mengurangi penyalahgunaan Transfer Pricing oleh perusahaan multinasional. Kesepakatan harga transfer (Advance Pricing Agreement/APA) juga memiliki keuntungan selain memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam perhitungan pajak, fiskus juga tidak perlu melakukan koreksi terhadap harga jual dan keuntungan dari produk yang dijual oleh Wajib Pajak kepada perusahaan dalam group yang sama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis TP Doc, yaitu Dokumen Induk (master file), Dokumen Lokal (local file) dan Laporan per Negara (Country by Country Report).

Dokumen Induk dan dokumen lokal wajib dibuat oleh wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi pada tahun berjalan serta memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  • Nilai peredaran bruto tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah);
  • Nilai transaksi afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak:
    1. lebih dari Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi barang berwujud;
    2. lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau transaksi afiliasi lainnya, atau
  • Pihak afiliasi berada di negara atau yuridiksi dengan tarif PPh lebih rendah dari tarif PPh yang berlaku di Indonesia.

Kemudian bagi wajib pajak yang merupakan entitas induk dari suatu grup usaha dan memiliki peredaran bruto paling sedikit Rp11.000.000.000.000 (sebelas triliun rupiah) pada tahun pajak sebelum tahun pajak yang dilaporkan selain membuat dokumen induk dan dokumen lokal wajib membuat Laporan per Negara.

Dokumen induk dan dokumen lokal harus tersedia paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Sedangkan Laporan per Negara harus tersedia minimal 12 (dua belas) bulan setelah akhir tahun pajak. Dokumen induk dan dokumen lokal harus dibuatkan ikthisar yang nantinya akan dilampirkan dalam SPT Tahunan wajib pajak.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Buka chat
Hubungi Kami
Sharing Pajak MNCo
Selamat Datang di Sharing Pajak MNCo.
Ada yang bisa kami bantu?