Tarif PPh Badan dan Mekanisme Penghitungannya !!

Jangan lupa, batas waktu penyampainan SPT Tahunan Badan segera berakhir. Tinggal menghitung hari , pada 30 April nanti akan menjadi batas waktu pelaporan SPT Tahunan Badan, supaya tidak kena denda segera hitung pajak dan sampaikan SPT Tahunan Badan Rekan MNCo ya ! Sebelum menghitung pajaknya kita pelajari dulu tarif dan mekanisme penghitungan yang sesuai untuk badan usaha rekan MNCo. Mekanisme penghitungan PPh Badan terdiri dari 2 langkah utama:

  1. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)
    PKP dihitung dengan cara:
    • Menghitung Penghasilan Bruto
      • Penghasilan bruto adalah seluruh penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Badan dari usaha, jasa, dan/atau kegiatan lainnya dalam satu tahun pajak.
      • Penghasilan bruto termasuk:
        • Penjualan produk atau jasa
        • Bunga
        • Dividen
        • Royalti
        • Sewa
        • Penghasilan lainnya
    • Mengurangi Penghasilan Bruto dengan Biaya yang Dibolehkan
      • Biaya yang dibolehkan dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan usaha, jasa, dan/atau kegiatan lainnya Wajib Pajak Badan.
      • Contoh biaya yang dibolehkan:
        • Biaya pembelian bahan baku
        • Biaya gaji karyawan
        • Biaya sewa
        • Biaya penyusutan
        • Biaya iklan
        • Biaya lainnya
  1. Menghitung PPh Terutang
    PPh Terutang dihitung dengan cara mengalikan PKP dengan tarif pajak yang berlaku.

Tarif PPh Badan

Ada beberapa  tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak Badan. Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan dulu ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Berikut rincian tarif tersebut.

  1. Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b

    Peredaran bruto di atas Rp 50.000.000.000,00, akan dihitung sesuai Pasal 17 ayat (1) b UU HPP, tanpa fasilitas pengurangan tarif. Besarnya tarif PPh Badan adalah 22% x penghasilan kena pajak.
    Contoh Kasus:
    PT MAAB memiliki peredaran bruto seniai Rp 80.000.000.000,00. Laba usaha menurut fiskal sebesar Rp 950.200.000,00,maka tarif PPh nya sebesar 22%.
    Penghitungan Pajak :
    PPh Terutang
    = 22% x Laba Kena Pajak
    =22% x Rp 950.200.000,00
    = Rp 209.044.000,00

  2. Tarif PPh Pasal 17 ayat (2) huruf b

    PT SKSDKT berbentuk Perseroan Terbuka. Laba  bersih fiskal tahun 2020 sebesar  Rp 770.000.000,00. Saham yang disetor dan diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia lebih dari 40%, yaitu 60%. Syarat kepemilikan saham publik adalah minimal 300 pihak, PT SKSDKT sudah 400 pihak dan kepemilikan masing – masing pihak maksimal kurang dari 5%.
    Penghitungan Pajak :
    PPh Terutang
    = ( 22% – 3% ) x Laba Kena Pajak
    = 19% x Rp 770.000.000,00
    = Rp 146.300.000,00

  3. Tarif PPh Pasal 31 E
    • Peredaran Bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00

      Peredaran bruto Wajib Pajak Badan sampai dengan Rp4,8 miliar. Tarif sesuai Pasal 31E ayat (1)  Apabila peredaran usaha melewati batas ini, maka tarif ini tidak boleh dipakai. PPh Terhutang dihitung 50% x 22% x penghasilan kena pajak atau hanya 11% x penghasilan kena pajak.
      Contoh Kasus :
      Peredaran Bruto PT CBLK sebesar Rp 4.000.000.000,00. Karena masih dibawah 4,8 M maka penghitungan pajak terutangnya menggunakan tarif pasal 31 E ayat 1. Diketahui Laba usaha menurut fiskal sebesar Rp 380.000.000,00.
      Penghitungan Pajak :
      PPh Terutang
      = (50% x 22% x Laba Kena Pajak)
      = (11% X Rp. 380.000.000,00)
      = Rp 41.800.000,00

    • Peredaran Bruto lebih dari  Rp 4.800.000.000,- s.d Rp 50.000.000.000,00

      Jika peredaran bruto berada di antara Rp4,8 miliar sampai dengan Rp50 miliar, maka dikenakan 2 tarif untuk penghitungan PPh terutangnya.

      1. Penghitungan PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :
        Rp 4.800.000.000,00/Peredaran Bruto x PKP
        PPh Terutang = 50% x 22%x PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.
      2. Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:
        PPh Terutang = 22% x (Keseluruhan PKP – PKP yang memperoleh fasilitas)

  4. Tarif 0,5% dari peredaran usaha tiap bulan dan bersifat final.
    Tarif 0,5% dari peredaran usaha tiap bulan dan bersifat final merupakan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Skema ini ditujukan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan peredaran brutosampai dengan Rp4,8 miliar dalam setahun pajak.

    Contoh Kasus :

    Toko Sembako “MERKAH JAYA” memiliki peredaran bruto dalam satu bulan sebesar Rp500.000.000. Berapakah PPh Final yang harus dibayarkan Toko Sembako “MERKAH JAYA” ?

    Penghitungan Pajak :

    Hitung PPh Final:

    PPh Final = 0,5% x Rp500.000.000

    PPh Final = Rp2.500.000,00

    Ketentuan peredaran usaha tidak kena pajak hingga Rp500 juta hanya berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, tidak berlaku untuk Wajib Pajak Badan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Buka chat
Hubungi Kami
Sharing Pajak MNCo
Selamat Datang di Sharing Pajak MNCo.
Ada yang bisa kami bantu?