TAX TREATY

Dalam hal Perpajakan Internasional, terdapat dua otoritas yang memiliki kepentingan dalam pengenaan pajak yang terkait dengan beneficial owner, yaitu negara asal wajib pajak/beneficial owner (asas domisili) dan negara tempat wajib pajak mendapatkan penghasilan (asas sumber). Dari dua asas tersebut, memungkinkan terjadinya permasalahan yang akan menjadi rumit karena berkaitan dengan hak pemajakan masing-masing negara dan akan beresiko mengenakan pajak berganda pada wajib pajak yang sama dalam satu masa pajak yang sama. Guna menghindari pajak berganda tersebut, dibuatlah sebuah perjanjian antar negara atau yuridiksi yang disebut dengan Tax Treaty atau sering disebut dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Tax Treaty

Definisi dan Tujuan Perjanjian Tax Treaty

Tax Treaty atau P3B adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua/lebih negara/yurisdiksi pajak yang mengatur perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dari dua/lebih negara/yurisdiksi pajak yang berbeda. Tujuan Perjanjian Tax Treaty atau P3B ini adalah untuk menghindari pengenaan pajak berganda serta untuk mencegah adanya penyelundupan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang mendapatkan penghasilan di dua/lebih negara yang berbeda sehingga wajib pajak tidak membayar pajak. Diharapkan perjanjian Tax Treaty atau P3B ini juga membawa pengaruh pada peningkatan arus perdagangan dan investasi di antara negara-negara yang melakukan perjanjian karena adanya insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak di dalam Tax Treaty atau P3B. Lalu dengan adanya Tax Treaty atau P3B juga bermanfaat dalam pembagian wilayah perpajakan, keputusan bersama atas isu-isu perpajakan internasional dan kerja sama ekonomi untuk pembangunan.

Penerapan Tax Treaty

Berdasarkan Pasal 2 PER-15/PJ/2018, dijelaskan bahwa Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang memiliki hak dalam memperoleh penghasilan dari Indonesia dengan memanfaatkan perjanjian tax treaty ialah sebagai berikut:

WPLN yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dapat memperoleh Manfaat P3B sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B dengan ketentuan:

  1. Penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia;
  2. Penerima penghasilan merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
  3. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
  4. Penerima penghasilan merupakan beneficial owner, dalam hal dipersyaratkan dalam P3B.

Kewajiban Pemotong/Pemungut Pajak

  1. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh WPLN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh.
  2. Dalam hal terdapat pengaturan khusus dalam P3B, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan dalam P3B sepanjang WPLN menyampaikan SKD WPLN yang berisi informasi mengenai telah terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
  3. Dalam hal berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak diketahui bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terpenuhi, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh.

SKD WPLN (Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri)

WPLN (Wajib Pajak Luar Negeri) yang sudah memenuhi syarat wajib memiliki serta mengisi SKD WPLN. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) PER-15/PJ/2018, SKD WPLN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Menggunakan Form DGT;
  2. Diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
  3. Ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
  4. Disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
  5. Terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c;
  6. Terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d; dan
  7. Digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.

SKD WPLN merupakan salah satu syarat dalam pemotongan/pemungutan pajak berdasarkan aturan dan ketentuan dari tax treaty yang berlaku. Adapun, periode atau jangka waktu untuk SKD tersebut, yakni dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan atau setahun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Buka chat
Hubungi Kami
Sharing Pajak MNCo
Selamat Datang di Sharing Pajak MNCo.
Ada yang bisa kami bantu?