Hak dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak

PKP adalah singkatan dari Pengusaha Kena Pajak. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan perubahannya. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain:

  • Memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas BKP dan/atau JKP yang dilakukannya.
  • Melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa PPN secara berkala setiap bulan.
  • Membuat dan menyimpan faktur pajak atas BKP dan/atau JKP yang dilakukannya.
  • Melakukan pembukuan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Mempermudah petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Selain mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, menjadi PKP juga memiliki manfaat, terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh PKP, antara lain:

  • Memperoleh hak untuk memungut PPN dari pembeli BKP dan/atau JKP yang dilakukannya.
  • Memperoleh hak untuk mengajukan kredit pajak atas PPN yang telah dipungut dari Pemasok atas pembelian BKP dan/atau JKP yang digunakan untuk keperluan usahanya.
  • Memperoleh hak untuk mendapatkan Surat Keterangan Pajak Masa PPN yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti:
    • Memenuhi persyaratan untuk mengikuti tender atau lelang proyek.
    • Memperoleh pinjaman modal dari bank.
    • Memudahkan dalam melakukan transaksi bisnis dengan pengusaha lain.

Syarat Menjadi PKP

Pengusaha yang ingin menjadi PKP harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

  • Memiliki omzet penjualan yang telah mencapai Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun.
  • Memiliki tempat usaha yang jelas.
  • Memiliki izin usaha yang sesuai dengan jenis usahanya.
  • Melakukan pendaftaran sebagai PKP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha.

Proses Menjadi PKP

Proses menjadi PKP dapat dilakukan dengan cara:

  • Mendaftarkan diri secara online melalui e-Registration Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
  • Menyampaikan Surat Permohonan Pendaftaran Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha.

Contoh Kasus

Berikut adalah contoh kasus pengusaha yang menjadi PKP:

Pak Fakhri memiliki usaha toko bahan bangunan dengan omzet penjualan rata-rata Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per bulan. Pada tahun 2023, omzet penjualan Pak Budi mencapai Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Oleh karena itu, Pak Budi wajib mendaftarkan diri sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat usahanya.

Setelah mendaftarkan diri sebagai PKP, Pak Fakhri memiliki kewajiban untuk memungut PPN sebesar 11% dari setiap penjualan BKP dan/atau JKP yang dilakukannya. Pak Fakhri juga berhak untuk mendapatkan kredit pajak atas PPN yang telah dipungut dari Pemasok atas pembelian BKP dan/atau JKP yang digunakan untuk keperluan usahanya.

Dengan menjadi PKP, pengusaha tidak hanya memiliki kewajiban untuk memungut dan menyetor PPN, tetapi juga memiliki hak untuk mendapatkan kredit pajak dan berbagai manfaat lainnya.

Semoga informasi ini bermanfaat!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Buka chat
Hubungi Kami
Sharing Pajak MNCo
Selamat Datang di Sharing Pajak MNCo.
Ada yang bisa kami bantu?