Kelola Potong Pajak PPh 21/26 dengan Mudah: Panduan Lengkap untuk Pemotong Pajak

Memotong pajak penghasilan (PPh) bagi karyawan, freelancer, atau pihak lain yang menerima penghasilan tertentu merupakan kewajiban bagi para pemotong pajak. Proses ini melibatkan pembuatan Bukti Potong PPh Ps 21/26, yang tak hanya penting bagi penerima penghasilan, tapi juga untuk pelaporan pajak Anda. Artikel ini akan membahas secara lengkap tentang Bukti Potong PPh Ps 21/26 dan bagaimana mengelolanya dengan mudah.

Pemotongan Pajak

Tiga Kewajiban Utama Pemotong Pajak

  1. Membuat Bukti Potong PPh Ps 21/26: Ini adalah dokumen resmi yang mencatat pemotongan pajak penghasilan atas pembayaran yang Anda lakukan. Terdapat empat jenis formulir Bukti Potong, yaitu:

    • Formulir 1721-VI: untuk PPh Ps 21 Tidak Bersifat Final/PPh Ps 26
    • Formulir 1721-VII: untuk PPh Ps 21 Bersifat Final
    • Formulir 1721-VIII: untuk PPh Ps 21 Bulanan
    • Formulir 1721-A1: Khusus Pegawai Tetap/Pensiunan Penerima Uang Pensiun Berkala
  2. Memberikan Bukti Potong PPh Ps 21/26 kepada Penerima Penghasilan: Pastikan penerima penghasilan, baik karyawan tetap, freelancer, maupun pihak lain, menerima Bukti Potong yang sesuai. Dokumen ini mereka perlukan untuk melaporkan SPT Tahunan mereka.

  3. Melaporkan Bukti Potong PPh Ps 21/26 ke Direktorat Jenderal Pajak: Pelaporan dilakukan melalui SPT Masa PPh Ps 21/26, yang bisa dalam bentuk formulir kertas atau dokumen elektronik.

Hal-hal Penting yang Perlu Diingat

  1. Bukti Potong PPh Ps 21/26 tidak perlu dibuat jika tidak ada pembayaran penghasilan.
  2. Beberapa kondisi lain yang membuat Bukti Potong tidak diperlukan:
    • Jumlah penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak
    • Pembebasan PPh Ps 21 karena surat keterangan bebas atau tarif 0%
    • PPh Ps 21 ditanggung Pemerintah sesuai peraturan
    • PPh Ps 21 mendapat fasilitas khusus berdasarkan peraturan
    • Pemotongan PPh Ps 26 nihil berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B)
  3. Saat pembuatan Bukti Potong, penerima penghasilan wajib memberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau Tax Identification Number (bagi Wajib Pajak Luar Negeri).

Pilihan Format Bukti Potong

  1. Dokumen Elektronik: Wajib digunakan jika Anda:
    • Membuat lebih dari 20 Bukti Potong PPh Ps 21 tidak final dalam 1 masa pajak
    • Membuat lebih dari 20 Bukti Potong PPh Ps 21 final dalam 1 masa pajak
    • Membuat lebih dari 20 Bukti Potong PPh Ps 21 bulanan dalam 1 masa pajak
    • Melakukan penyetoran pajak dengan lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak
    • Aplikasi yang digunakan untuk pembuatan dan pelaporan dalam bentuk dokumen elektronik adalah e-Bupot 21/26.
  2. Formulir Kertas: Dapat disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), melalui pos, atau jasa ekspedisi.
Perhatian: Jika Anda sudah pernah menyampaikan SPT Masa PPh Ps 21/26 dalam bentuk dokumen elektronik, maka untuk masa pajak berikutnya, pelaporan tidak bisa lagi menggunakan formulir kertas.
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2024

Mengelola Bukti Potong PPh Ps 21/26 tidaklah sulit. Dengan memahami kewajiban dan ketentuan yang berlaku, Anda dapat memenuhinya dengan baik. Jangan lupa untuk selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan terbaru untuk informasi yang lebih lengkap dan akurat.

Semoga artikel ini bermanfaat!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Buka chat
Hubungi Kami
Sharing Pajak MNCo
Selamat Datang di Sharing Pajak MNCo.
Ada yang bisa kami bantu?