PPh Pasal 4 ayat (2): Pajak Final yang tidak bisa jadi pengurang dalam SPT

pph pasal 4 ayat 1

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atau biasa disebut PPh Final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat menjadi pengurang pajak penghasilan terutang dalam SPT Tahunan. Pajak Final adalah istilah untuk pajak yang pemotongan pajaknya dilakukan hanya sekali pada sebuah masa pajak. Ketentuan umum tentang PPh Pasal 4 ayat (2) ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Objek Pajak PPh Pasal 4 (2)

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

  1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
  2. Penghasilan berupa hadiah undian;
  3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
  4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
  5. Penghasilan tertentu lainnya. Objek PPh Pasal 4 ayat (2) dapat berupa penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu, yakni tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Serta, penghasilan tertentu lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Tarif Pajak PPh Pasal 4 (2)

No.

Objek PPh pasal 4 (2)

Tarif (%)

Peraturan yang berlaku

1.

Bunga Deposito/tabungan, diskonto SBI dan jasa giro

20

Pasal 4(2) a UU PPh jo PP 131 Th 2000 jo KMK 51/KOM.04/2001

2.

Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi

10

Pasal 4 ayat (2) a dan Pasal 17 (7) jo PP No.15 Tahun 2009

3.

Bunga Obliagsi (Surat utang dan Surat Utang Negara yg lebih dari 12 bulan)

 

Pasal 4 ayat (2) a UU PPh

jo PP No.16 Tahun 2009

 

3a.

Bunga dari obliagsi dengan kupon bagi WP dalam negeri dan BUT

15

 

3b.

Bunga dari obligasi dengan kupon bagi WP Luar Negeri non BUT sesuai P3B

20

 

3c.

Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi WP Dalam Negeri dan BUT

15

 

3d.

Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi WP Luar Negeri non BUT

20

 

3e.

Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi WP Dalam Negeri dan BUT

15

 

3f.

Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi WP Luar Negeri non BUT

20

 

3g.

Bunga dan/atau diskonto dariObligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tahun 2009-2010

0

 

3h.

Bunga dan/atau diskonto dariObligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tahun 2011-2013

5%

 

3i.

Bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tahun 2014 dan seterusnya

15%

4.

Dividen yang diterima/diperoleh WP Orang Pribadi Dalam Negeri

10

Pasal 17 (2c) dan Pasal 4 (2) UU PPh

5.

Hadiah undian

25

Pasal 4 (2) b UU PPh jo PP No.132 tahun 2000

6.

Transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa

2,5

Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP No. 17 tahun 2009

7.

Penjualan Saham

 

 

 

7a.

Transaksi penjualan saham pendiri

0,5

PP No.14 Tahun 1997 jo KMK 282/kmk.04/1997 jo SE-15/PJ.42/1997 dan SE 06/PJ.4/1997

 

7b.

Transaksi penjualan saham bukan pendiri

0,1

8.

 

Jasa Konstruksi

 

 

 

8a.

Pelaksana Jasa Konstruksi sertifikasi kecil

1,75

Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP No. 51 Tahun 2008 jo PP No. 40 tahun 2009

 

8b.

Pelaksana Jasa Konstruksi sertifikasi sedang dan besar

2,65

 

8c.

Pelaksana Jasa Konstruksi tanpa sertifikasi

4

 

8d.

Perancang atau Pengawas Jasa Konstruksi oleh penyedia Jasa Konstruksi bersertifikasi usaha

3,5

 

8e.

Perancang atau Pengawas Jasa Konstruksi oleh penyedia Jasa Konstruksi tanpa sertifikasi usaha

6

 

8f.

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi oleh penyedia Jasa Konstruksi dengan Sertifikat Badan Usaha

2,65

 

8g.

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi oleh penyedia Jasa Konstruksi tanpa Sertifikat Badan Usaha

4

9.

 

Persewaan atas tanah dan bangunan

10

PP No. 29 Tahun 1996 jo PP No. 05 Tahun 2002

10.

 

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

 

 

 

10a.

Wajib Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan termasuk usaha real estate

5

Pasal 4 (2) d UU PP jo

PP No. 71 tahun 2008

 

10b.

Pengalihan Rumah Sederhana & Rumah Susum Sederhana oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

1

11.

Transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada Perusahaan pasangannya yang diterima oleh Perusahaan modal ventura

0,1

PP No.4 Tahun 1995

 

Sedangkan untuk tarif Pajak Final UMKM, wiraswasta, dan online business adalah sebesar 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nonor 55 Tahun 2022, dipotong dari total omzet penjualan/peredaran bruto per bulan.

Kategori PPh Pasal 4 Ayat (2) dibagi menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan mekanisme pengenaan, yaitu:

  1. PPh Pasal 4 ayat (2) dipotong pihak lain
    Wajib Pajak yang telah dipotong/dipungut pajak penghasilannya hanya akan menerima bukti pemotongan pajaknya dari pihak pemotong.
  1. PPh Pasal 4 ayat (2) disetor sendiri
    Wajib Pajak sebagai pihak pemotong/pemungut pajak dan harus menyetorkannya ke kas negara.
Batas waktu setor dan lapor Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Penghasilan 

Batas Waktu Penyetoran

Batas Waktu Pelaporan

Omzet penjualan (peredaran bruto) usaha

Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

Jika sudah validasi NTPN, WP tidak perlu lapor lagi. Cukup menyertakan lampiran laporan PPh Final 0,5% pada pelaporan SPT Tahunan Badan / Pribadi (SPT 1770)

Bunga, deposito/tabungan, diskonto SBI, bunga/diskonto

Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

20 hari setelah masa pajak berakhir

Transaksi penjualan saham

Tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan
terjadinya transaksi penjualan saham

Tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham

Hadiah undian

Tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak

20 hari setelah masa pajak berakhir

Persewaan tanah dan/atau bangunan

Tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) atau tanggal 15 (bagi WP pengusaha persewaan) dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

20 hari setelah masa pajak
berakhir

Jasa konstruksi

Tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) dan tanggal
15 (bagi WP jasa konstruksi) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

20 hari setelah masa pajak

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Buka chat
Hubungi Kami
Sharing Pajak MNCo
Selamat Datang di Sharing Pajak MNCo.
Ada yang bisa kami bantu?