Peraturan Baru Pemotongan Pajak: Panduan Lengkap untuk Pemberi Kerja dan Penerima Penghasilan

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (PMK 168/2023) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Aturan baru ini membawa perubahan penting dalam sistem pemotongan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia, khususnya bagi pemberi kerja dan penerima penghasilan.

Pemberi Kerja dan Penerima Penghasilan
Siapa yang Wajib Memotong PPh?

PMK 168/2023 mewajibkan beberapa pihak untuk memotong PPh dari penghasilan yang diterima oleh orang pribadi:

  1. Pemberi Kerja: Termasuk individu dan badan, baik pusat maupun cabang, perwakilan, atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan.
  2. Instansi Pemerintah: Termasuk lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non-struktural, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
  3. Dana Pensiun: Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan/atau pembayaran lain terkait program pensiun.
  4. Individu dan Badan: Yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas.
  5. Penyelenggara Kegiatan: Termasuk badan, instansi pemerintah, organisasi nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, dan lembaga lain yang menyelenggarakan kegiatan dan memberikan honorarium, hadiah, atau penghargaan.
Siapa yang Dikenakan Pemotongan PPh?

Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi berikut ini dikenakan pemotongan PPh:

  1. Pegawai Tetap
  2. Pensiunan
  3. Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur
  4. Pegawai Tidak Tetap
  5. Bukan Pegawai (misalnya freelancer dan kontraktor)
  6. Peserta Kegiatan
  7. Peserta Program Pensiun yang masih berstatus pegawai
  8. Mantan Pegawai
Tarif Pajak dan Mekanisme Pemotongan PPh

PMK 168/2023 menentukan tarif pajak yang berbeda-beda berdasarkan lapisan penghasilan tahunan wajib pajak. Pemberi kerja wajib menghitung dan memotong PPh sesuai dengan tarif yang berlaku. Dokumen ini juga menjelaskan mekanisme pemotongan PPh secara rinci, termasuk cara pelaporan dan pembayaran pajak.

Dampak PMK 168/2023

PMK 168/2023 diharapkan dapat meningkatkan keakuratan dan efisiensi pemotongan PPh di Indonesia. Aturan baru ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak di antara individu dan entitas yang wajib memotong PPh.

Sumber Informasi
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 34/PJ/2017
Lampiran SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 34/PJ/2017
Tips untuk Pemberi Kerja dan Penerima Penghasilan
  • Pemberi kerja: Pastikan Anda memahami ketentuan PMK 168/2023 dan melakukan pemotongan PPh dengan benar. Gunakan software atau aplikasi pemotongan pajak yang terpercaya untuk membantu prosesnya.
  • Penerima penghasilan: Pantau penghasilan Anda dan hitung PPh yang terutang. Laporkan SPT Tahunan dengan benar dan tepat waktu.

Dengan memahami dan mengikuti ketentuan PMK 168/2023, Anda dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pembangunan negara.

Semoga informasi ini bermanfaat!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Buka chat
Hubungi Kami
Sharing Pajak MNCo
Selamat Datang di Sharing Pajak MNCo.
Ada yang bisa kami bantu?