Mengenal PPh Pasal 15

PPh pasal 15

Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 15 memang jarang kita dengar karena PPh Pasal 15 hanya dikenakan pada wajib pajak tertentu yang perhitungannya juga menggunakan tarif khusus. Pajak Penghasilan Pasal 15 menurut UU No 36 Tahun 2008, adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada beberapa Wajib Pajak yang bergerak dalam beberapa industri tertentu, yaitu industri pelayaran, penerbangan international dan perusahaan asuransi asing.

Subjek PPh Pasal 15
  1. Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri / Luar Negeri / internasional
  2. Wajib Pajak Perusahaan Asuransi Luar Negeri
  3. Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri / Luar Negeri / internasional
  4. Wajib Pajak Pekerja asing di perusahaan pengeboran migas di Indonesia
  5. Wajib Pajak yang melakukan investasi dalam bentuk BOT
  6. Wajib Pajak yang berupa Perusahaan dagang asing yang berasal luar negeri yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia
  7. Wajib Pajak Perusahaan atas jasa maklon internasional dalam bidang produksi atau pembuatan mainan anak-anak
  8. Wajib Pajak  Perusahaan pengeboran migas dan panas bumi.
Objek dan Tarifnya
Jenis PPh Pasal 15Objek PajakTarif
Charter Penerbangan di Dalam Negeri

PPh Pasal 15 atas Charter Penerbangan Di Dalam Negeri
Seluruh imbalan maupun nilai pengganti berupa nilai uang yang diterima oleh Wajib Pajak sesuai dengan perjanjian charter dari hasil pengangkutan orang ataupun barang yang dikirim dari :

  • Satu bandara ke bandara lainnya di Indonesia
  • Satu bandara ke bandara lainnya di Indonesia
1,8% x Penghasilan Bruto
Pelayaran di Dalam Negeri

Penghasilan yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak yang berasal dari pengangkutan orang atau barang dan termasuk penyewaan, dari :

  • Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia
  • Pelabuhan di Indonesia ke luar pelabuhan Indonesia
  • Pelabuhan di Luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia
  • Pelabuhan di Luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia.
1,2% x Penghasilan Bruto (final)
Pelayaran Maupun Penerbangan di Luar Negeri

Semua imbalan atau nilai pengganti berupa nilai uang yang diperoleh atau diterima oleh Wajib Pajak dari hasil pengangkutan orang atau barang, baik charter maupun tidak, yang dikirim dari :

  • Satu pelabuhan ke pelabuhan (atau bandara ke bandara) lain di dalam negeri (Indonesia)
  • Pelabuhan (atau bandara) yang berada di Indonesia ke wilayah Pelabuhan (atau bandara) di Luar Negeri.
2,64% x Peredaran Bruto (final)
Kantor Perwakilan Dagang Asing yang ada di Indonesia

Objeknya ialah nilai ekspor atas penghasilan bruto yang diterima Wajib Pajak luar negeri yang memiliki kantor di Indonesia. Nilai ekspor bruto yang dimaksud yakni seluruh nilai pengganti atau imbalan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri yang memiliki kantor perwakilan dagang di Indonesia atas penyerahan barang kepada orang pribadi maupun  badan yang berkedudukan di Indonesia.

0,44% x Nilai Ekspor Bruto (final)
WP Melaksanakan Kegiatan Usaha Jasa Maklon Internasional Bidang Produksi Mainan Anak-anakObjeknya adalah jumlah dari semua biaya atas pembuatan dan juga perakitan barang, namun yang tidak termasuk ke dalamnya yaitu  biaya atas pemakaian bahan baku.2,1% x Seluruh Biaya Pembuatan/Perakitan Barang
Mekanisme Penyetoran

Objek PPh Pasal 15

Mekanisme Penyetoran

Imbalan kepada Perusahaan pelayaran dalam negeri

Dipotong pihak lain

Imbalan charter kapal laut/pesawat kepada Perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri

Dipotong pihak lain

Imbalan charter pesawat udara kepada perusahaan penerbangan dalam negeri

Dipotong pihak lain

Imbalan sehubungan dengan pengangkutan orang/barang termasuk penyewaan kapal oleh perusahaan pelayaran dalam negeri

Disetor sendiri

Imbalan kepada perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri sehubungan pengangkutan orang/barang (selain charter)

Disetor sendiri

Penghasilan WPLN dari Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia

Disetor sendiri

Penghasilan WP jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak.

Disetor sendiri

 

Pihak pemotong/pemungut wajib menyetor pajak paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya. Wajib Pajak yang melakukan penyetoran sendiri PPh Pasal 15, wajib menyetor pajak paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya. Saat ini, seluruh pelaporan PPh Potong/Pungut, termasuk PPh Pasal 15 dilakukan melalui SPT Masa PPh Unifikasi. SPT Masa PPh Unifikasi wajib disampaikan paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Buka chat
Hubungi Kami
Sharing Pajak MNCo
Selamat Datang di Sharing Pajak MNCo.
Ada yang bisa kami bantu?