Peraturan Baru: Sisa Lebih Lembaga Nirlaba Pendidikan/Penelitian Bebas Pajak Penghasilan!

bebas pajak
sumber : https://id.pngtree.com/

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ./2009 hadir sebagai kabar gembira bagi lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan. Peraturan ini mengatur tentang pengakuan sisa lebih yang diterima atau diperoleh oleh lembaga-lembaga tersebut, dan mengecualikannya dari objek Pajak Penghasilan (PPh) dalam kondisi tertentu.

Apa itu Sisa Lebih?

Sisa lebih adalah selisih antara seluruh penerimaan yang merupakan objek PPh (kecuali penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri) dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari lembaga nirlaba. Sederhananya, sisa lebih adalah keuntungan yang diperoleh lembaga nirlaba setelah dikurangi biaya operasional.

Kapan Sisa Lebih Dikecualikan dari PPh?

Sisa lebih yang diperoleh lembaga nirlaba pendidikan/penelitian dikecualikan dari PPh jika memenuhi tiga syarat berikut:

  1. Ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.
  2. Diselenggarakan secara terbuka kepada pihak manapun.
  3. Telah mendapat pengesahan dari instansi yang membidanginya.
  4. Dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
Manfaat Peraturan Ini
  • Meningkatkan motivasi lembaga nirlaba pendidikan/penelitian untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.
  • Mempermudah lembaga nirlaba dalam merencanakan dan melaksanakan program-program mereka.
  • Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan lembaga nirlaba.
  • Mendukung kemajuan pendidikan dan penelitian di Indonesia dengan mendorong lembaga nirlaba untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas layanannya.
Dampak Positif

Peraturan ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan dan perkembangan sektor pendidikan dan penelitian di Indonesia. Dengan terbebaskannya sisa lebih dari PPh, lembaga nirlaba akan memiliki lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa.

Informasi Penting
  • Peraturan ini hanya berlaku untuk sisa lebih yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2008.
  • Lembaga nirlaba yang ingin memanfaatkan peraturan ini harus menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
  • Untuk informasi lebih lengkap, silakan merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ./2009 atau konsultasikan dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Mari dukung kemajuan pendidikan dan penelitian di Indonesia dengan membantu menyebarkan informasi ini!

PMK 68/PMK.03/2020
Lampiran PMK 68/PMK.03/2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Buka chat
Hubungi Kami
Sharing Pajak MNCo
Selamat Datang di Sharing Pajak MNCo.
Ada yang bisa kami bantu?