Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan: Sebuah Fasilitas yang Membantu Wajib Pajak di Masa Sulit

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Peraturan ini memberikan fasilitas pengurangan PBB bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban pembayaran PBB atau terkena bencana alam dan atau non alam.

Fasilitas Pengurangan PBB

Fasilitas pengurangan PBB dapat diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan berikut:

  • Wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban pembayaran PBB:

    • Wajib pajak yang mengalami kerugian komersial dan kesulitan likuiditas selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
    • Kerugian komersial merupakan kondisi ketidakmampuan wajib pajak untuk menghasilkan laba operasi bersih karena jumlah beban operasi melebihi jumlah laba kotor.
    • Kesulitan likuiditas merupakan kondisi ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar.
    • Kerugian komersial dan kesulitan likuiditas merupakan kerugian pada:
      • Akhir tahun buku sebelum tahun pengajuan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, dalam hal wajib pajak menyelenggarakan pembukuan; atau
      • Akhir tahun kalender sebelum tahun pengajuan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, dalam hal wajib pajak melakukan pencatatan.

  • Wajib pajak yang terkena bencana alam dan atau non alam:

    • Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.
    • Bencana non alam adalah bencana nonalam atau bencana sosial yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam atau yang diakibatkan oleh manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.

Besarnya Pengurangan PBB

Besarnya pengurangan PBB yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

  • Paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban pembayaran PBB.
  • Paling tinggi 100% (seratus persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu untuk wajib pajak yang terkena bencana alam dan atau non alam.

Prosedur Pengajuan Permohonan

Permohonan pengurangan PBB disampaikan melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Objek Pajak terdaftar.

Berikut adalah dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan pengurangan PBB:

  • Surat permohonan pengurangan PBB
  • Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) PBB tahun pajak yang akan dimohonkan pengurangan
  • Fotokopi bukti pendukung yang menunjukkan bahwa wajib pajak mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban pembayaran PBB atau terkena bencana alam dan atau non alam

Dampak Fasilitas Pengurangan PBB

Fasilitas pengurangan PBB memiliki dampak positif bagi wajib pajak, yaitu:

  • Membantu meringankan beban wajib pajak
  • Meningkatkan kepatuhan wajib pajak
  • Membantu pemulihan ekonomi

Kesimpulan

Fasilitas pengurangan PBB merupakan upaya pemerintah untuk membantu wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi dan terdampak bencana alam dan atau non alam. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Buka chat
Hubungi Kami
Sharing Pajak MNCo
Selamat Datang di Sharing Pajak MNCo.
Ada yang bisa kami bantu?