Pajak Bumi dan Bangunan: Pengurangan Untuk Wajib Pajak yang Kesulitan Membayar atau Terkena Bencana

sumber gambar : http://cmfmag.ca/

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan tanah dan/atau bangunan. PBB merupakan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Wajib pajak yang terkena PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak PBB diwajibkan untuk membayar PBB kepada pemerintah daerah setempat.

Ketentuan Pengurangan PBB

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. PMK tersebut mengatur tentang pemberian pengurangan PBB bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban pembayaran PBB atau terkena bencana alam dan atau non alam.

Wajib Pajak yang Kesulitan Membayar PBB

Wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban pembayaran PBB adalah wajib pajak yang mengalami kerugian komersial dan kesulitan likuiditas selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Kerugian komersial merupakan kondisi ketidakmampuan wajib pajak untuk menghasilkan laba operasi bersih karena jumlah beban operasi melebihi jumlah laba kotor. Kesulitan likuiditas merupakan kondisi ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar.

Kerugian komersial dan kesulitan likuiditas merupakan kerugian pada:

  • Akhir tahun buku sebelum tahun pengajuan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, dalam hal wajib pajak menyelenggarakan pembukuan; atau
  • Akhir tahun kalender sebelum tahun pengajuan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, dalam hal wajib pajak melakukan pencatatan.

Wajib Pajak yang Terkena Bencana Alam atau Non Alam

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana. Sedangkan bencana non alam adalah bencana nonalam atau bencana sosial yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam atau yang diakibatkan oleh manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.

Pemberian Pengurangan PBB

Pengurangan PBB dapat diberikan:

  • Paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
  • Paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang belum dilunasi oleh wajib pajak.

Permohonan Pengurangan PBB

Permohonan pengurangan PBB disampaikan melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Objek Pajak terdaftar.

Berikut adalah dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan pengurangan PBB:

  • Surat permohonan pengurangan PBB;
  • Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yang belum dilunasi;
  • Bukti pendukung yang menunjukkan bahwa wajib pajak mengalami kesulitan dalam melunasi PBB atau terkena bencana alam atau non alam.

Kesimpulan

Wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban pembayaran PBB atau terkena bencana alam dan atau non alam dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak. Pengurangan PBB dapat diberikan paling tinggi 75% atau 100% dari PBB yang belum dilunasi oleh wajib pajak.

PMK 129 Tahun 2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aplikasi Penghitungan Kompak PPh Pasal 21 - TER
Strategi Jitu Menyusun SPT PPh Orang Pribadi untuk Menghindari Pemeriksaan Pajak