Pemberi Kerja Wajib Laporkan Daftar Nominatif Natura dan/atau Kenikmatan di SPT Tahunan PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain.

Natura dan/atau kenikmatan merupakan salah satu komponen penghasilan yang dapat dikenakan PPh Pasal 21. Natura dan/atau kenikmatan adalah pemberian dalam bentuk barang, jasa, atau fasilitas yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawainya tanpa penggantian.

Ketentuan Baru

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.

PMK 66/2023 mengatur beberapa ketentuan baru, salah satunya adalah kewajiban pelaporan daftar nominatif natura dan/atau kenikmatan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21.

Kewajiban Pelaporan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (6) PMK 66/2023, pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian wajib melaporkan biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan beserta pegawai dan/atau penerima imbalan atau penggantian dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21.

Pelaporan daftar nominatif natura dan/atau kenikmatan ini dilakukan untuk mempermudah administrasi pajak dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Daftar Nominatif Natura dan/atau Kenikmatan

Daftar nominatif natura dan/atau kenikmatan yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus memuat informasi sebagai berikut:

  • Nama dan NPWP pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian
  • Nama dan NPWP pegawai dan/atau penerima imbalan atau penggantian
  • Jenis natura dan/atau kenikmatan
  • Nilai natura dan/atau kenikmatan

Berikut adalah contoh daftar nominatif natura dan/atau kenikmatan yang dapat digunakan sebagai panduan:

No | Nama Pegawai |    NPWP    |  Jenis Natura dan/atau Kenikmatan  | Nilai
-- |      --      |     --     |                 --                 | --
 1 |     Budi     | 0000000001 |  Makanan dan minuman (makan siang) | Rp50.000/hari
 2 |     Cici     | 0000000002 |   Transportasi (kendaraan dinas)   | Rp10.000.000/tahun
 3 |     Dika     | 0000000003 |         Asuransi kesehatan         | Rp10.000.000/tahun

Kewajiban pelaporan daftar nominatif natura dan/atau kenikmatan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 mulai berlaku untuk masa pajak Juli 2023 s.d. Desember 2023. Oleh karena itu, pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian yang telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas natura dan/atau kenikmatan pada masa-masa tersebut wajib untuk melaporkan daftar nominatif tersebut dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang akan disampaikan pada tahun 2024.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aplikasi Penghitungan Kompak PPh Pasal 21 - TER
Strategi Jitu Menyusun SPT PPh Orang Pribadi untuk Menghindari Pemeriksaan Pajak