Kabar Gembira Kontraktor Migas: Reimbursement PPN dan PPnBM Kini Resmi Diatur!

sumber gambar : https://creativemarket.com/

Kontrak kerja sama migas sebelum 2010? Ada kabar baik untuk Anda! Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2019 kini mengatur tata cara reimbursement PPN dan PPnBM atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh kontraktor migas. Inilah penjelasan lengkap agar hak Anda tidak terabaikan!

Apa itu Reimbursement PPN dan PPnBM Migas?

Disederhanakan, reimbursement adalah pengembalian PPN dan PPnBM yang telah dibayarkan atas pembelian BKP/JKP. Hal ini berlaku khusus bagi kontraktor migas yang beroperasi berdasarkan kontrak kerja sama yang ditandatangani sebelum berlakunya PP 79/2010.

Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

  • Badan usaha yang mendapat penunjukan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja (WK) tertentu.
  • Berlaku untuk kontrak kerja sama migas yang ditandatangani sebelum Oktober 2010.

Apa Saja yang Dicakup?

Peraturan ini mengatur reimbursement atas PPN dan PPnBM yang dibayarkan kontraktor migas atas:

  • Pembelian barang kena pajak.
  • Pembelian jasa kena pajak.
  • Impor barang kena pajak.

Syarat dan Prosedur Pengajuan:

  • Setoran Bagian Negara:¬†Harus sudah diterima di rekening kas negara.
  • Permohonan:¬†Diajukan ke Dirjen Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai domisili perusahaan.
  • Dokumen Pendukung:
    • Surat permohonan.
    • Fotokopi kontrak kerja sama.
    • Bukti setoran PPN dan PPnBM.
    • Bukti penerimaan Bagian Negara.
    • Dokumen lain yang mungkin diminta oleh Dirjen Pajak.

Proses Pengajuan:

  1. Dirjen Pajak akan meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan Anda.
  2. Jika memenuhi syarat, Anda akan menerima Surat Keputusan Pembayaran Kembali.
  3. Jika ditolak, Anda akan menerima Surat Keputusan Penolakan.

Kabar Baik, Uang Reimbursement Akan Diterima Melalui KPP Domisili Perusahaan Anda!

Penting! Perhatikan Hal Ini!

  • Pastikan data Kontraktor dan Bagian Negara sudah sesuai di sistem DJP Online.
  • Lengkapi seluruh dokumen pendukung secara teliti.
  • Segera ajukan permohonan setelah setoran Bagian Negara diterima.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2019 membuka peluang bagi kontraktor migas untuk mendapatkan reimbursement PPN dan PPnBM. Jangan biarkan hak Anda terabaikan! Pahami persyaratan dan prosedurnya, lalu ajukan permohonan segera.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aplikasi Penghitungan Kompak PPh Pasal 21 - TER
Strategi Jitu Menyusun SPT PPh Orang Pribadi untuk Menghindari Pemeriksaan Pajak