Pemerintah Indonesia Kembali Berikan Insentif PPN untuk Rumah Tapak dan Rusun

Pemerintah Indonesia kembali memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun (rusun) yang memenuhi persyaratan. Insentif ini diberikan untuk mendorong sektor properti dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023, insentif PPN ditanggung pemerintah diberikan untuk penyerahan rumah tapak dan rusun yang memenuhi kriteria berikut:

  • Harga jual paling banyak Rp5 miliar.
  • Merupakan rumah tapak atau rusun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.
  • Memiliki kode identitas rumah.
  • Diserahkan secara fisik paling lambat 31 Desember 2024.
  • Diberikan maksimal 1 unit rumah tapak atau rusun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun.

Insentif PPN ditanggung pemerintah diberikan sebesar:

  • 100% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar, untuk penyerahan yang tanggal berita acara serah terima mulai tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
  • 50% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar, untuk penyerahan yang tanggal berita acara serah terima mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Kriteria rumah tapak dan rusun yang memenuhi persyaratan:

  • Harga jual paling banyak Rp5 miliar
  • Merupakan rumah tapak atau rusun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni
  • Memiliki kode identitas rumah
  • Diserahkan secara fisik paling lambat 31 Desember 2024
  • Diberikan maksimal 1 unit rumah tapak atau rusun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan rumah tapak dan rusun yang memenuhi persyaratan wajib membuat:

  • Faktur Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  • Laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah.

Insentif PPN ditanggung pemerintah ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Insentif ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong sektor properti.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh PKP yang melakukan penyerahan rumah tapak dan rusun yang memenuhi persyaratan insentif PPN ditanggung pemerintah:

  • PKP harus memenuhi semua kriteria yang ditentukan dalam PMK 120 Tahun 2023.
  • PKP harus membuat Faktur Pajak dengan mencantumkan keterangan “PPN ditanggung Pemerintah” pada kolom keterangan.
  • PKP harus menyampaikan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah secara elektronik melalui laman DJP Online.

Untuk informasi lebih lanjut, PKP dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aplikasi Penghitungan Kompak PPh Pasal 21 - TER
Strategi Jitu Menyusun SPT PPh Orang Pribadi untuk Menghindari Pemeriksaan Pajak