Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan: Apa Saja yang Baru?

Sumber gambar : https://id.pngtree.com/

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Peraturan ini diundangkan pada tanggal 14 Juli 2023 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, antara lain:

  • Pembayaran upah:

    • Ditambahkan ketentuan tentang pembayaran upah lembur pada hari libur nasional dan/atau hari libur keagamaan yang ditetapkan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memberikan keadilan bagi pekerja/buruh yang bekerja pada hari libur nasional dan/atau hari libur keagamaan.
    • Diubah ketentuan tentang pembayaran upah lembur pada hari libur kerja. Sebelumnya, upah lembur pada hari libur kerja adalah 1,5 kali dari upah sejam. Namun, berdasarkan peraturan baru, upah lembur pada hari libur kerja adalah 2 kali dari upah sejam. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja/buruh.
    • Ditambahkan ketentuan tentang pembayaran upah lembur pada hari kerja yang jatuh pada hari libur nasional dan/atau hari libur keagamaan yang ditetapkan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja/buruh yang bekerja pada hari kerja yang jatuh pada hari libur nasional dan/atau hari libur keagamaan.

  • Pembayaran gaji pokok:

    • Ditambahkan ketentuan tentang pemotongan gaji pokok karena terlambat masuk kerja. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan kerja bagi pekerja/buruh.
    • Diubah ketentuan tentang pemotongan gaji pokok karena meninggalkan pekerjaan tanpa izin. Sebelumnya, pemotongan gaji pokok karena meninggalkan pekerjaan tanpa izin adalah 1 hari upah. Namun, berdasarkan peraturan baru, pemotongan gaji pokok karena meninggalkan pekerjaan tanpa izin adalah 2 hari upah. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pekerja/buruh yang meninggalkan pekerjaan tanpa izin.

  • Pembayaran tunjangan:

    • Ditambahkan ketentuan tentang pemotongan tunjangan karena terlambat masuk kerja. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan kerja bagi pekerja/buruh.
    • Diubah ketentuan tentang pemotongan tunjangan karena meninggalkan pekerjaan tanpa izin. Sebelumnya, pemotongan tunjangan karena meninggalkan pekerjaan tanpa izin adalah 1 hari tunjangan. Namun, berdasarkan peraturan baru, pemotongan tunjangan karena meninggalkan pekerjaan tanpa izin adalah 2 hari tunjangan. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pekerja/buruh yang meninggalkan pekerjaan tanpa izin.

  • Pembayaran uang penggantian:

    • Ditambahkan ketentuan tentang pembayaran uang penggantian biaya perjalanan dinas yang tidak dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja/buruh yang harus melakukan perjalanan dinas tetapi biaya perjalanan dinasnya tidak dibayarkan oleh perusahaan.

  • Pembayaran uang pesangon:

    • Ditambahkan ketentuan tentang pembayaran uang pesangon kepada pekerja/buruh yang mengundurkan diri dengan hormat. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri dengan hormat.
  • Pembayaran uang penghargaan:

    • Ditambahkan ketentuan tentang pembayaran uang penghargaan kepada pekerja/buruh yang mengundurkan diri dengan hormat. Hal ini dilakukan untuk memberikan penghargaan bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri dengan hormat.

  • Pembayaran uang penggantian hak:

    • Ditambahkan ketentuan tentang pembayaran uang penggantian hak kepada pekerja/buruh yang mengundurkan diri dengan hormat. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri dengan hormat.
    • Ditambahkan ketentuan tentang pembayaran uang penggantian hak kepada pekerja/buruh yang dipecat karena alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh yang dipecat secara sewenang-wenang.
    • Ditambahkan ketentuan tentang pembayaran uang penggantian hak kepada pekerja/buruh yang meninggal dunia. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi ahli waris pekerja/buruh yang meninggal dunia.
    • Ditambahkan ketentuan tentang pembayaran uang penggantian hak kepada pekerja/buruh yang cacat akibat kecelakaan kerja. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja.
    • Ditambahkan ketentuan tentang pembayaran uang penggantian hak kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat perusahaan pailit. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat perusahaan pailit.

Perubahan-perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja/buruh serta pengusaha.

PP Nomor 51 Tahun 2023
PP Nomor 26 Tahun 2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aplikasi Penghitungan Kompak PPh Pasal 21 - TER
Strategi Jitu Menyusun SPT PPh Orang Pribadi untuk Menghindari Pemeriksaan Pajak