Kriteria Pedagang Eceran Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-55/PJ/2020: Penjelasan Lengkap dan Terbaru

Dalam Surat Edaran tersebut, pedagang eceran didefinisikan sebagai PKP yang seluruh atau salah satu kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir, termasuk penyerahan BKP dan/atau JKP melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Secara sederhana, pedagang eceran adalah pelaku usaha yang menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir.

Pedagang eceran harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • Penyerahan BKP dan/atau JKP dilakukan melalui suatu tempat penjualan eceran atau tempat penyerahan jasa, termasuk yang dilakukan melalui media internet, atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya.
    Tempat penjualan eceran dapat berupa toko, kios, gerai, media tertentu, dan toko daring.
  • Penyerahan BKP dan/atau JKP dilakukan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang.
    Pedagang eceran tidak perlu membuat penawaran tertulis atau pemesanan tertulis kepada konsumen akhir.
  • Pembayaran dilakukan secara tunai, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan uang tunai, debit card, credit card, uang elektronik, dan/atau alat pembayaran lainnya.
    Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh pedagang eceran harus dilakukan secara tunai.

Kriteria pedagang eceran tidak ditentukan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha, tetapi berdasarkan cara transaksi kepada konsumen akhir.

Artinya, pelaku usaha dari berbagai bidang usaha dapat menjadi pedagang eceran, asalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-55/PJ/2020.

Sumber gambar : https://depositphotos.com/

Semoga informasi ini bermanfaat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aplikasi Penghitungan Kompak PPh Pasal 21 - TER
Strategi Jitu Menyusun SPT PPh Orang Pribadi untuk Menghindari Pemeriksaan Pajak