Perubahan PMK 56/PMK.010/2021: Wajib Pajak Bisa Amil Nilai Buku di Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha.

Perubahan PMK ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pengajuan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.

Berikut adalah beberapa perubahan yang signifikan dalam PMK 56/PMK.010/2021:

  • Pemegang saham yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan yang diambilalih dapat melakukan pengambilalihan usaha melalui pembelian saham atau pembelian aset, dengan ketentuan bahwa pengambilalihan usaha tersebut dilakukan melalui mekanisme penawaran tender wajib.
  • Wajib pajak yang melakukan pemekaran usaha melalui penerbitan saham baru dan pengalihan harta harus mengajukan permohonan penggunaan nilai buku kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 30 hari sebelum tanggal efektif pemekaran usaha.
  • Permohonan penggunaan nilai buku harus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung, antara lain:
    1. Salinan akta penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha;
    2. Salinan neraca dan laporan laba rugi perusahaan yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha;
    3. Salinan neraca dan laporan laba rugi perusahaan yang diambilalih;
    4. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak.

Perubahan PMK ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pengajuan permohonan penggunaan nilai buku, sehingga wajib pajak dapat memperoleh kepastian hukum dalam proses penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.

Semoga bermanfaat
Selamat beraktivitas dan Terima Kasih.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aplikasi Penghitungan Kompak PPh Pasal 21 - TER
Strategi Jitu Menyusun SPT PPh Orang Pribadi untuk Menghindari Pemeriksaan Pajak