Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 32/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidanan di Bidang Perpajakan yang Ditindaklanjuti dengan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

 

Berikut kami share Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 32/PJ/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang Ditindaklanjuti dengan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

  1. Wewenang Penyidik
    Selain wewenang yang telah diatur dalam ketentuan Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang KUP, Penyidik DJP memiliki wewenang khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPPU, yaitu:
        1. Menerima dan menindaklanjuti Laporan Hasil Analisis dari PPATK atau informasi, data, laporan atau pengaduan, tentang adanya indikasi tindak pidana pencucian uang;
        2. Memerintahkan kepada Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana di bidang perpajakan;
        3. Memerintahkan kepada Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana; dan/atau
        4. Meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan.
  2. Penggabungan Penyidikan
    Pelaksanaan dan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat digabungkan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang menjadi tindak pidana asal, antara lain terkait penerbitan surat perintah penyidikan, gelar perkara, pemberitahuan dimulainya penyidikan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan dan pemeriksaan saksi/tersangka/ahli.
  3. Penelusuran Harta Kekayaan
    Penyidik DJP dapat meminta bantuan, antara lain dari Intelijen Perpajakan, Penilai, dan Tenaga Forensik Digital dari internal DJP. Selain itu, Penyidik DJP dapat berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), dan Badan Pertanahan Negara (BPN).
  4. Penyitaan Harta Kekayaan
    Penyidik DJP dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan atau benda yang diduga berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana pencucian uang.
  5. Penanganan Harta Kekayaan
    Penyidik DJP dapat melakukan:
    1. penundaan transaksi terhadap Harta Kekayaan;
    2. pemblokiran Harta Kekayaan; dan/atau
    3. tindakan lain seperti permintaan keterangan Harta Kekayaan, yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana di bidang perpajakan.
  6. Penghentian Penyidikan
    Penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan acara pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Semoga bermanfaat dan Terima Kasih.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Buka chat
Hubungi Kami
Sharing Pajak MNCo
Selamat Datang di Sharing Pajak MNCo.
Ada yang bisa kami bantu?